Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M. menandaskan, saat ini bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi gelombang kedua. Berkaitan dengan hal tersebut, khusus untuk aparatur pemerintah, dalam era ini telah mengambil langkah-langkah positif, diantaranya mengembalikan peran utama birokrasi, sebagai komponen yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pemerintahan. Langkah langkah yang diambil, tidak terbatas pada retorika belaka, akan tetapi menjadi sebuah komitmen untuk senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, selaku abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat. Penandasan Wakil Walikota Sukabumi, disampaikan saat memberi sambutan, pada Upacara Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kota Sukabumi, hari Senin, 19 Juli 2010, bertempat di Halaman Apel Setda Kota Sukabumi.
Dikatakannya, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, telah menjadi issue yang paling mengemuka, seiring dengan semangat reformasi. Adapun langkah langkah yang ditempuh pemerintah, antara lain dengan ditetapkannya Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, serta Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindak lanjuti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama, telah memberikan panduan kepada seluruh aparatur pemerintah, khususnya tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara. Antara lain, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Dikatakan pula, dalam mengimplementasikannya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Walikota dan Bupati memiliki tugas, pertama menerapkan prinsip prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, kedua meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, serta ketiga bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Dikatakannya, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, telah menjadi issue yang paling mengemuka, seiring dengan semangat reformasi. Adapun langkah langkah yang ditempuh pemerintah, antara lain dengan ditetapkannya Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, serta Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindak lanjuti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama, telah memberikan panduan kepada seluruh aparatur pemerintah, khususnya tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara. Antara lain, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Dikatakan pula, dalam mengimplementasikannya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Walikota dan Bupati memiliki tugas, pertama menerapkan prinsip prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, kedua meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, serta ketiga bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
