Di bidang administrasi, Pemerintah Kota Sukabumi mencoba untuk mencapai nilai-nilai dari efektifitas, efisiensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut, menurut Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., dilakukan melalui reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan peran serta masyarakat, dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan.
Ditandaskannya, dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kota Sukabumi akan senantiasa mendorong kualitas pelayanan public, dari OPD yang harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), lebih baik dan efektif. Intinya, bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam ber-investasi harus lebih baik, murah dan mudah.
Sedangkan di bidang ekonomi, Pemerintah Kota Sukabumi juga telah berupaya secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, pada aspek-aspek tertentu, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sudah menunjukan trend kemajuan secara signifikan. Namun dalam meningkatkan daya beli masyarakat, diakui Walikota Sukabumi, masih harus terus bekerja lebih keras. Hal itu disebabkan, selain akibat dari pengaruh keadaan ekonomi makro, juga sangat minimnya nilai investasi, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk Koperasi, sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
Dikatakan pula, tekad keberpihakan pada upaya mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi telah merumuskannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013, dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian indikator makro, melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti membantu akses lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan dan pengembangan berusaha. Untuk itu, mulai tahun anggaran 2009, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat miskin, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, selain bantuan dalam pengembangan usaha-usaha mikro.
Ditandaskannya, dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kota Sukabumi akan senantiasa mendorong kualitas pelayanan public, dari OPD yang harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), lebih baik dan efektif. Intinya, bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam ber-investasi harus lebih baik, murah dan mudah.
Sedangkan di bidang ekonomi, Pemerintah Kota Sukabumi juga telah berupaya secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, pada aspek-aspek tertentu, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sudah menunjukan trend kemajuan secara signifikan. Namun dalam meningkatkan daya beli masyarakat, diakui Walikota Sukabumi, masih harus terus bekerja lebih keras. Hal itu disebabkan, selain akibat dari pengaruh keadaan ekonomi makro, juga sangat minimnya nilai investasi, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk Koperasi, sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
Dikatakan pula, tekad keberpihakan pada upaya mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi telah merumuskannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013, dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian indikator makro, melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti membantu akses lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan dan pengembangan berusaha. Untuk itu, mulai tahun anggaran 2009, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat miskin, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, selain bantuan dalam pengembangan usaha-usaha mikro.
